Untuk menggelar pilkada DKI Jakarta Mei mendatang, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta sedikitnya membutuhkan anggaran sebesar Rp198 miliar.
Anggota KPUD DKI Jakarta Aminullah mengatakan, dana tersebut akan digunakan untuk semua kebutuhan yang terkait Pemilukada. "Tapi yang paling besar itu anggaran untuk honor petugas," kata Aminullah di kantor KPUD, Jalan Budi Kemulian, Jakarta Pusat, Rabu (28/3/2012).

Dia memaparkan, Tempat Pemilihan Suara (TPS) di Jakarta ada sebanyak 1.5021 buah. Sedangkan untuk membangun sebuah TPS membutuhkan dana sekira Rp750 ribu.

Honor untuk petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilukada memang bervariasi, tapi jumlahnya juga tidak sedikit. Kata pria kelahiran Jakarta ini, untuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, ada satu orang di setiap TPS.

Petugas KPPS tujuh orang yang ada di setiap TPS dikalikan saja 1.5021 TPS," tuturnya. Lainnya adalah petugas PPS yang ditempatkan di 267 kelurahan. Setiap kelurahan ada tiga anggota dan tiga orang petugas sekretariat. Petugas PPK ada di 44 kecamatan. Setiap kecamatan ada lima orang anggota dan empat orang petugas sekretariat.

Anggota KPU yang ada di setiap kabupaten kota ada enam orang. Sedangkan petugas yang bekerja di sekretariat KPUD DKI Jakarta sedikitnya ada 45 orang, plus lima orang pejabat KPUD. "Semuanya itu harus dikasih honor selama delapan bulan, hanya petugas TPS yang mendapat honor satu hari saja," tukasnya.

Kebutuhan lainnya seperti pengadaan alat coblos, lembar surat suara, formulir berita acara, atau dana untuk pemeriksaan kesehatan terhadap calon gubernur dan wakil gubernur. Untuk tes kesehatan, per calon bisa menghabiskan anggaran sebesar Rp10 juta. "Kalau kotak suara kita masih bisa pakai sisa 2009, kita tidak mengadakan karena itu kan diadakan untuk berkelanjutan. Paling gembok atau bautnya saja yang sudah rusak kita ganti," ungkapnya.

Anggaran tersebut bisa saja membekak bila Pemilukada terpaksa bergulir dua putaran. Menurutnya putaran kedua bisa menghabiskan anggaran sebanyak Rp50 miliar.